Publik Jawa Tengah dikejutkan dengan kabar operasi senyap yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Selasa, 20 Januari 2026, lembaga antirasuah tersebut dilaporkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Pati. Fokus utama dari operasi ini adalah dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret orang nomor satu di kabupaten tersebut, yakni Bupati Pati, Sudewo.
Kronologi Penangkapan
Berdasarkan informasi yang dihimpun, tim penindakan KPK bergerak sejak Senin malam hingga Selasa dini hari di beberapa titik di pusat kota Pati. Selain mengamankan sang Bupati di kediamannya, penyidik juga melakukan penyegelan di sejumlah ruangan penting di kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pati dan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Sejauh ini, dikabarkan ada lebih dari lima orang yang diamankan, termasuk pejabat eselon di lingkungan Pemkab Pati serta beberapa pihak swasta yang diduga bertindak sebagai pemberi suap. “Benar, tim KPK telah melakukan serangkaian kegiatan penindakan di wilayah Pati dan sekitarnya terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan,” ujar juru bicara KPK dalam keterangan singkatnya pagi ini.
Dugaan Kasus: Suap Proyek Infrastruktur
Meski KPK belum merinci secara detail konstruksi perkaranya, sumber internal menyebutkan bahwa OTT ini berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur strategis tahun anggaran 2025 yang baru saja selesai dan rencana proyek tahun 2026. Sudewo, yang menjabat sebagai Bupati Pati, diduga menerima sejumlah komitmen fee dari kontraktor untuk memuluskan proses tender di wilayah tersebut.
Selain penggeledahan di Pati, tim KPK dikabarkan juga melakukan pengembangan di wilayah Madiun, Jawa Timur, yang diduga menjadi lokasi tempat tinggal atau kantor dari salah satu pihak swasta yang terlibat dalam transaksi gelap ini.
Barang Bukti Uang Tunai
Dalam operasi tersebut, penyidik dikabarkan berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang nilainya diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Uang tersebut ditemukan dalam tas jinjing yang diduga baru saja diserahkan kepada pihak perantara sebelum akhirnya berpindah tangan ke oknum pejabat.
Dampak Politik dan Pemerintahan
Penangkapan Sudewo menambah daftar panjang kepala daerah di Jawa Tengah yang terjerat kasus korupsi. Hal ini menjadi pukulan telak bagi tata kelola pemerintahan di Pati, mengingat Sudewo merupakan tokoh yang cukup vokal dalam pembangunan infrastruktur desa.
Sesuai dengan prosedur hukum, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang terjaring OTT tersebut. Saat ini, para terperiksa tengah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Respon Masyarakat
Warga Pati bereaksi beragam atas kejadian ini. Di satu sisi, banyak yang menyayangkan terjadinya korupsi di tengah upaya pemulihan ekonomi daerah. Di sisi lain, masyarakat mendukung penuh langkah tegas KPK dalam membersihkan praktik “setoran proyek” yang selama ini dianggap sebagai rahasia umum di lingkungan birokrasi.
Hingga berita ini diturunkan, suasana di Kantor Bupati Pati terpantau sepi dengan beberapa ruangan yang masih terpasang garis segel KPK. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Bupati agar roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Pati tidak lumpuh akibat kekosongan kepemimpinan.
KPK dijadwalkan akan menggelar konferensi pers resmi sore nanti untuk menjelaskan detail perkara, identitas tersangka, serta total barang bukti yang disita dalam operasi kali ini.
