Kabarsimalungun.com || A C E H – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM Seluruh Indonesia) bersama KOMPAS USU menyalurkan bantuan kemanusiaan hasil donasi kepada masyarakat terdampak bencana di Desa Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, serta Desa Sekumur, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, pada Senin, 5 Januari 2026.
Namun, kegiatan ini tidak berhenti pada distribusi logistik semata. Di balik penyerahan bantuan, mahasiswa juga menghimpun aspirasi dan keluhan warga yang hingga kini merasa ditinggalkan negara dalam proses pemulihan pascabencana. Aspirasi tersebut, menurut mahasiswa, akan dibawa dan diperjuangkan di tingkat pemerintah pusat sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan politik gerakan mahasiswa.
Peninjauan lapangan dilakukan langsung oleh Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia, Muzzammil Ihsan. Dalam keterangannya, Muzzammil menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap lambannya respons pemerintah dalam penanganan bencana di wilayah tersebut. Ia menilai negara gagal menjadikan pemulihan Aceh Tamiang sebagai prioritas, meskipun kondisi di lapangan masih jauh dari kata layak.
“Sudah lebih dari satu bulan pascabencana, namun batang-batang kayu besar sisa bencana belum juga dibersihkan. Ini bukan sekadar soal estetika, tetapi menyangkut keselamatan dan keberlangsungan hidup warga,” ujar Muzzammil. Ia menambahkan, hingga saat ini masih terdapat masyarakat yang terpaksa bertahan di bawah tenda-tenda darurat dengan fasilitas minim karena rumah mereka hilang atau rusak berat, tanpa kejelasan kapan bantuan hunian dari pemerintah akan direalisasikan.
Muzzammil menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lagi berlindung di balik narasi prosedural. Menurutnya, langkah konkret harus segera diambil, termasuk pengerahan alat berat dalam skala besar untuk membersihkan puing-puing bencana. “Pemerintah harus menurunkan puluhan ekskavator atau alat berat lainnya untuk mengevakuasi batang pohon besar yang menghambat aktivitas masyarakat. Lebih dari itu, pemerintah wajib menyampaikan secara terbuka dan pasti kapan rumah-rumah warga akan dibangun kembali,” tegasnya.
Keluhan serupa disampaikan oleh warga terdampak. Salah seorang masyarakat menyatakan bahwa kebutuhan paling mendesak saat ini bukan lagi sekadar bantuan logistik, melainkan kepastian tempat tinggal yang layak. “Kami berharap pemerintah segera menyediakan rumah hunian agar kami bisa kembali menjalani kehidupan secara normal,” ujarnya.
Situasi di Aceh Tamiang memperlihatkan satu kenyataan pahit: ketika bencana berlalu dari sorotan publik, penderitaan warga kerap ikut mengendap dalam kelambanan birokrasi. Di tengah absennya negara, mahasiswa kembali mengambil peran sebagai pengingat—bahwa pemulihan pascabencana bukan sekadar janji, melainkan kewajiban konstitusional yang tak boleh ditunda.[rel]
