foto hanya ilustrasi
Simalungun, Keberadaan KEK Sei Mangkei yang selama ini dipromosikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional kini mulai menuai kritik keras dari masyarakat. Di balik megahnya kawasan industri dan derasnya investasi yang masuk, masyarakat lokal justru menilai diri mereka hanya dijadikan penonton di kampung halaman sendiri.
Hingga saat ini, banyak warga sekitar mengaku belum merasakan dampak signifikan dari berdirinya kawasan industri tersebut.
Lapangan pekerjaan yang seharusnya menjadi harapan bagi masyarakat Kabupaten Simalungun dinilai belum berpihak kepada putra daerah. Ironisnya, masyarakat yang lahannya, wilayahnya, dan lingkungannya terdampak langsung oleh aktivitas industri justru diduga kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: untuk siapa sebenarnya KEK Sei Mangkei dibangun?
Tidak sedikit masyarakat menilai kawasan industri tersebut lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu, sementara rakyat kecil hanya mendapat janji kesejahteraan tanpa realisasi yang jelas.
Bahkan perusahaan-perusahaan lokal di Kabupaten Simalungun disebut-sebut sulit mendapat ruang untuk ikut berkembang.
Banyak pengusaha daerah hanya menjadi penonton ketika proyek-proyek besar terus berjalan di depan mata mereka sendiri.
Lebih memprihatinkan lagi, beredar dugaan adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam proses penerimaan tenaga kerja. Dugaan adanya oknum yang meminta sejumlah uang kepada pencari kerja untuk bisa masuk perusahaan dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap masyarakat yang sedang berjuang mencari nafkah.
Jika praktik seperti ini benar terjadi, maka sangat miris. Di tengah tingginya angka pengangguran dan sulitnya ekonomi masyarakat, kesempatan kerja justru diduga diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Masyarakat meminta aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta instansi terkait agar tidak tutup mata terhadap persoalan ini. Audit terhadap sistem perekrutan tenaga kerja dan keterlibatan perusahaan lokal dinilai perlu dilakukan secara terbuka dan transparan.
Jangan sampai kawasan industri yang seharusnya menjadi simbol kemajuan malah berubah menjadi simbol ketidakadilan sosial.
Investasi tanpa keberpihakan kepada rakyat lokal hanya akan melahirkan kecemburuan sosial, kemarahan masyarakat, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap pembangunan.
Masyarakat Kabupaten Simalungun tidak anti investasi. Namun rakyat menuntut keadilan.
Putra daerah harus diberi ruang untuk bekerja, pengusaha lokal harus diberi kesempatan untuk berkembang, dan segala bentuk dugaan pungli harus dibersihkan tanpa kompromi.
Karena jika rakyat di tanah sendiri terus dipinggirkan, maka kemajuan yang dibanggakan itu hanyalah kemewahan di atas penderitaan masyarakat lokal.
(Tim-Red)
