Kabarsimalungun.com. SIMALUNGUN – “Dari usaha-usaha yang kita lakukan, memperoleh akses dengan PT Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) Pangan Terhubung Sukabumi. PT BUMR Pangan Terhubung tersebut telah meningkatkan ekonomi petani khususnya padi sawah sejak 2017, dimana petani di Sukabumi diorganisasikan dalam bentuk badan hukum koperasi,” kata Bupati Simalungun dalam pertemuannya dengan Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, R Anang Nugoho Stetyo Moelyono, Deputi Teknis IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program) Kementerian Pertanian, Famela Fadhila dan Staf Khusus Kementerian Koperasi dan UKM, Riza Damanik di Hotel Sapadia Pematangsiantar, Senin (27/09/2021).
Hal itu disampaikan Bupati bagaimana gencarnya bersama Wakil Bupati, H Zonny Waldi membangun komunikasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat.
Dikatakan Bupati, dengan organisasi petani dimaksud agar petani bisa mengorganisasikan diri, meningkatkan skala usahanya untuk mencapai skala keekonomisan (economical of scale) dan bervisi dengan paradigma/mindset korporasi dan bisnis, sehingga para petani dapat membangun posisi tawar yang lebih besar di pasar produk-produk pertanian, serta tidak termarjinalkan lagi dalam perekonomian.
“Di Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun salah satu daerah penghasil beras, justru sampai mengeksport ke daerah lain. Namun kondisi pertanian di Kabupaten Simalungun akhir-akhir ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Jadi kesempatan ini merupakan momen yang luar biasa untuk mengembalikan Kabupaten Simalungun menjadi lumbung beras terbesar di Sumatera Utara,” kata Bupati.
Hal tersebut, menurut Radiapoh Sinaga, sejalan dengan gagasan Presiden RI Joko Widodo untuk membangun korporasi petani dan nelayan sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 18 tahun 2020 tetang Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat major projects penguatan jaminan usaha dan 350 koporasi petani dan nelayan.
“Mari kita gunakan kesempatan ini sebagai momentum awal pembentukan korporasi petani di Kabupaten Simalungun. Model korporasi petani yang ada di Sukabumi itulah yang akan diterapkan di Kabupaten Simalungun,” tambah Bupati sembari mengatakan bahwa Pemkab Simalungun telah mengajukan proposal kepada Presiden RI Joko Widodo dan mendapat respon yang sangat cepat serta melakukan rapat dengan Kementerian PPN/Bappenas sekaligus menyerahkan buku Master Plan Pembangunan Korporasi Petani dan Nelayan di Kabupaten Simalungun.
Disampaikan Bupati, dari hasil pertemuan-pertemuan dengan pemerintah pusat, Pemkab Simalungun memulai membangun korporasi petani di Kabupaten Simalungun yang akan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) BUMR Pangan Simalungun sesuai dengan yang dikembangkan PT BUMR Pangan Terhubung di Sukabumi, sebagai wadah berkumpulnya organisasi petani.
“Untuk keperluan tersebut telah dibentuk Koperasi Pangan Haroan Bolon (KPHB) dan menghidupkan kembali PD Agromadear,” kata Bupati sembari mengajak seluruh stakeholder di Kabupaten Simalungun untuk bersama-sama membangun daerah ini untuk kemajuan ke depan.
Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, R Anang Nugoho Stetyo Moelyono berharap semua gagasan Bupati Simalungun dan perangkatnya serta masyarakat dapat terwujud.
“Korporasi petani dan layanan merupakan projek prioritas nasional. Jadi ke depan kita berhadap korporasi petani dan nelayan mempunyai Perpres dan kami menyambut baik upaya Bupati untuk membangun korporasi petani dan nelayan di daerah ini,” katanya.
Di pertemuan itu, dilaksanakan penandatangan Memory of Understanding (MoU) antara Dirut PT BUMR Pangan Terhubung Mohamed Farel dengan Pjs Dirut PD Agro Madear, Topot Saragih dan Ketua KPHB Jhon Mejer Purba yang disaksikan oleh Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga dan Pendiri PT BUMR Pangan Terhubung, Luwarso.
Dalam MoU antara PT BUMR Pangan Terhubung dengan PD Agro Madear, antara lain menyebutkan bahwa Pihak I (PT BUMR Pangan Terhubung) berperan menanamkan investasi dalam bentuk sumber daya manusia, bangunan, mesin, peralatan dan perlengkapan, teknologi informasi, dan dana; sedangkan Pihak II (PD Agro Madear) berperan menyediakan lahan seluas lebih-kurang 20 hektare di Kabupaten Simalungun sebagai tempat pendirian PT BUMR Pangan Simalungun.
Sementara MoU antara PT BUMR Pangan Terhubung dengan KPHB antara lain menyebutkan Pihak I (PT BUMR Pangan Terhubung) berperan menanamkan investasi dalam bentuk sumber daya manusia, bangunan, mesin, peralatan dan perlengkapan, teknologi informasi, dan dana; sedangkan Pihak II (KPHB) berperan mengorganisasikan petani-petani Kabupaten Simalungun yang bergerak dalam komoditas padi/beras, jagung, ubi kayu, dan/atau kentang, atau komoditas lain sesuai perkembangan dan kebutuhan.
Pertemuan tersebut juga dihadiri antara lain Asisten Deputi Pengenbangan dan Pembaharuan Perkoperasian Kemenkop dan UKM Bagus Rachman, Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani, Sekda Simalungun Esron Sinaga, Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan Debora DPI Hutasoit, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ramadhani Purba, sejumlah pimpinan OPD yang terkait dengan tim Ad Hoc, dan Konsultan Pengembangan Kawasan Dedi Kusnadi beserta pendamping.
Usai melakukan pertemuan tersebut Bupati Simalungun didampingi Ketua DPRD Simalungun, Staf Khusus Kementerian Koperasi dan UKM Riza Damanik , Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaharuan Perkoperasian Kemenkop dan UKM, Bagus Rachman dan Sekda, Esron Sinaga meresmikan Kantor Koperasi Pangan Haroan Bolon dan pelantikan pengurus koperasi di 32 kecamatan.(tim/red)
Sumber : Kominfo Pemkab Simalungun.
