Ketua DPD KNPI Sumut : PAD merupakan tulang punggung dari postur APBD dalam Pembangunan.
Medan, — Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Pemprov Sumut diharapkan mampu bekerja optimal di masa pandemi. Dibutuhkan terobosan dan peningkatan kinerja agar pemenuhan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 43 persen dari total pendapatan APBD Provinsi Sumut tahun 2020 dapat terpenuhi.
Himbauan tersebut disampaikan oleh Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sumatera Utara, El Adrian Shah, SE kepada para wartawan di Medan, Rabu siang (15/7). Hal tersebut dianggapnya penting, mengingat PAD merupakan tulang punggung dari postur APBD untuk membiayai pembangunan di Sumatera Utara.
“ Kita akui situasi pandemi saat ini merupakan ujian berat bagi BPPRD Sumut dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mendukung pembiayaan pembangunan di Sumatera Utara, namun hal tersebut hendaknya tidak menjadi alasan bagi BPPRD nantinya untuk melakukan rasionalisasi terhadap target yang telah ditetapkan “ ucap El Adrian Shah.
Menurut El Adrian Shah, untuk dapat memenuhi pencapaian dimaksud, BPPRD harus mampu melakukan inovasi untuk menggali potensi agar hasilnya dapat lebih maksimal. Diketahui sesuai Undang Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pasal 2 disebutkan bahwa untuk jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi adalah pajak kenderaan bermotor, bea balik nama kenderaan bermotor, pajak bahan bakar kenderaan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. “ Dari lima jenis pajak daerah dimaksud, kita minta BPPRD Sumut bisa lebih transparan dalam menghitung potensi riil PAD yang menjadi penerimaan daerah tersebut“ papar El Adrian Shah.
El juga menanyakan, Apakah penerimaan selama ini benar-benar sudah maksimal berdasarkan potensi yang ada ? Misalnya pajak kenderaan bermotor, berapa persen penerimaan yang masuk ke kas daerah dari jumlah kenderaan yang terdaftar saat ini di Provinsi Sumatera Utara. Dia berharap, paling tidak penerimaan dari sektor ini harus bisa mencapai 80% dari potensi jumlah kenderaan yang ada. Selain itu, pada jenis pajak bahan bakar kenderaan bermotor yang selama ini diberikan PT. Pertamina memang mengalami peningkatan setiap tahunnya dari Rp.860 Milyar di Tahun 2018 menjadi Rp.874 Milyar pada Tahun 2019 dan pada tahun 2020 ditargetkan menjadi Rp.882 Milyar.
Berapa juta liter sebenarnya konsumsi BBM di Sumatera Utara yang menjadi potensi penerimaan daerah dari jenis pajak ini. Demikian juga dengan pajak daerah dari jenis pajak BBN-KB serta Air permukaan, BPPRD harus mampu menjelaskan secara transparan kepada publik Sumatera Utara terhadap potensi riil atas sumber pendapatan tersebut karena merupakan hak masyarakat Sumatera Utara untuk mengetahui sumber pembiayaan pembangunan didaerahnya. Belum lagi pada tahun ini, pajak rokok merupakan sumber penerimaan baru bagi provinsi Sumatera Utara, yang ditargetkan sebesar Rp.875.186.927.968,-.
“Masyarakat perlu tahu bagaimana cara BPPRD menggali potensi dari target penerimaan tersebut.” ujar El Adrian Shah.
Ditambahkan oleh El Adrian Shah yang juga dikenal sebagai pengusaha muda tersebut bahwa untuk memenuhi semua target dari 5 sektor yang menjadi andalan PAD tersebut dibutuhkan kerja keras secara profesional dan bila perlu melakukan langkah jemput bola kepada pihak pihak yang bersangkutan.
“ Saat ini masyarakat berharap besar pada kepiawaian BPPRD Sumut dalam menggalang penerimaan PAD yang berujung pada kesinambungan pembangunan di Sumatera Utara. Apalagi dengan adanya insentif bagi seluruh ASN di lingkungan BPPRD Sumut setidaknya bisa menjadi motivasi dalam pencapaian target penerimaan PAD “ tegas El Adrian Shah.
Mengakhiri pembicaraannya EL Adrian Shah juga menyatakan kesiapan DPD KNPI Sumut dalam membantu BPPRD Sumut dalam misinya meningkatkan PAD Sumut. “ Kami siap mendukung upaya BPPRD dalam mengemban tugas yang diamanahkan oleh Gubernur Sumut, bapak Edy Rahmayadi dengan tujuan agar program Sumut Bermartabat tetap berjalan sesuai harapan masyarakat “ tutup El Adrian shah. (*)
REDAKSI/Maspolin.
