JAKARTA, Fraksi Golkar di DPRD Jakarta memastikan tidak akan bergabung dalam usulan interpelasi yang diajukan fraksi PDIP dan PSI terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait penyelenggaraan Formula E.
“Saat ini banyak kewajiban dewan yang menjadi tugas masih terabaikan. Jangan lupa, raperda tentang zonasi dan raperda tentang Covid dan masih banyak lagi,” terang Baco.
Belum lagi soal pembahasan anggaran 2021.
“Jakarta itu malu dengan wilayah lain, karena molor terus,” terangnya.
Hal itu disampaikan langsung Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Basco.
“Jadi kami pasti, Golkar sudah pasti tidak ikut dalam interpelasi terhadap Anies, ” kata Basri kepada para pewarta di Gedung DPRD Jakarta.
Dia menyebut hal tersebut hanya membuang-buang waktu saja.
“Karena hanya menambah kerjaan dan buang-buang waktu. Bukan itu yang diharapkan untuk masyarakat jakarta, perawatan kesehatan masyarakat itu lebih penting dalam situasi sekarang ini,” tegasnya.
Menurutnya daripada fokus dalam polemik itu, sebaiknya para anggota dewan di Kebon Sirih bersatu untuk mewujudkan harapan warga masyarakat DKI Jakarta.
“Lebih baik kita bersatu untuk membangun dan memperbaiki situasi yang terjadi hari ini terhadap masyarakat,” ujarnya.
Kendati demikian, Basri dengan tegas mengatakan kalau Fraksi Golkar menentang penyelenggaraan Formula E. Namun untuk membatalkannya, fraksinya tidak setuju dilakukan dengan imemakai cara nterpelasi.
“Itu kami tidak setuju, karena prinsipnya kalau 2022 kami lebih fokus kembalikan uangnya. Tapi kalau mau pakai interpelasi gara-gara itu, Golkar juga enggak setuju. Mendingan batalkan Formula E, lalu kembalikan uangnya buat masyarakat yang lebih membutuhkannya, ” tegasnya.
Diteken 33 Anggota
Sebelumnya sebanyak 33 anggota DPRD Jakarta yang terdiri dari 28 anggota fraksi PDIP dan 5 anggota fraksi PSI resmi mengajukan hak interpelasi terhadap Anies.
Hak interpelasi mereka ajukan untuk membatalkan penyelenggaraan Formula E yang direncanakan digelar pada bulan Juni 2022.
Menurut mereka, penyelenggaraan Formula E tidak bisa dilaksanakan, karena berdasarkan hasil temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) hal itu tak memberikan keuntungan bahkan bisa saja rugi.
[Dari hasil LHP BPK, itu kalau dilakukan suatu (penyelenggaraan) Formula E itu, bukan menguntungkan, tapi menimbulkan kerugian. Ada potensi kerugian sehingga hal inilah kami ingin mempertanyakan kepada bapak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena dalam penyelenggaraan Formula E tersebut memakai anggaran APBD dan anggaran DKI Jakarta sedang alami defisit, apalagi anggaran Formula E itu harus gunakan APBD].
Dan lagi jika acara tersebut dibatalkan oleh Pemprov DKI maka anggarannya bisa dialokasikan ke penanganan Covid-19 yang masih belum sepenuhnya teratasi di jakarta. (*/Red)
Sumber : Tim Pewarta DKI Jakarta
