SIMALUNGUN — Beredarnya pemberitaan mengenai dugaan peredaran narkoba di wilayah Bandar Jawa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, menuai perhatian dan pertanyaan di tengah masyarakat.
Salah satu pemberitaan yang beredar dapat dibaca melalui media Narasi Sipil dengan judul yang mengangkat informasi mengenai residivis narkoba.
Namun, pemberitaan mengenai isu sensitif seperti narkoba seharusnya tidak berhenti pada penyampaian informasi dari sumber tertentu. Media memiliki tanggung jawab jurnalistik untuk melakukan verifikasi, konfirmasi, dan pengecekan langsung ke lapangan sebelum membangun sebuah narasi yang dapat membentuk persepsi publik.
Masyarakat tentu membutuhkan informasi yang akurat, bukan sekadar narasi yang kemudian berkembang menjadi opini liar.
Informasi yang beredar dari sejumlah warga di sekitar Bandar Jawa menyebutkan adanya dugaan bahwa peredaran narkoba di wilayah tersebut dikaitkan dengan seseorang yang disebut Gawok alias Rudi Gawok yang diduga mengendalikan peredaran narkoba di Bandar Jawa.
baca juga :
Namun, informasi tersebut belum dapat dianggap sebagai fakta yang terbukti dan perlu diverifikasi secara independen oleh wartawan serta aparat penegak hukum.
Baca pemberitaan terkait:
Jika sebuah media memperoleh informasi tentang dugaan jaringan narkoba di suatu wilayah, maka wartawan semestinya tidak hanya duduk di belakang meja kemudian menyusun narasi berdasarkan informasi yang belum teruji.
Turun ke lokasi. Temui masyarakat. Konfirmasi kepada pihak yang disebut. Hubungi aparat penegak hukum. Cari data pendukung. Periksa fakta di lapangan.
Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi pemberitaan yang keras judulnya, tetapi lemah dalam verifikasi.
JANGAN BANGUN OPINI KONYOL TANPA INVESTIGASI
Pers memiliki kebebasan untuk memberitakan berbagai persoalan publik. Tetapi kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab jurnalistik.
Isu narkoba bukan persoalan ringan. Sebuah pemberitaan yang menyebut nama seseorang dalam konteks dugaan jaringan narkoba dapat menimbulkan konsekuensi serius terhadap nama baik, keluarga, dan kehidupan sosial orang yang bersangkutan.
Karena itu, media harus mampu membedakan secara tegas antara informasi warga, dugaan, fakta terverifikasi, dan kesimpulan jurnalistik.
Jangan sampai informasi yang awalnya hanya berupa kabar dari masyarakat kemudian ditulis seolah-olah merupakan fakta hukum.
Kalau memang benar ada peredaran narkoba di Bandar Jawa, buktikan melalui kerja jurnalistik yang serius dan investigatif.
Kalau informasi tersebut ternyata tidak benar, jangan biarkan masyarakat menjadi korban narasi yang tidak terverifikasi.
MEDIA WAJIB BERANI TURUN KE LAPANGAN
Kami mendorong media yang memberitakan persoalan dugaan peredaran narkoba di Bandar Jawa untuk melakukan peliputan lanjutan secara langsung.
Wartawan jangan hanya mengandalkan informasi berantai.
Datangi lokasi yang disebut-sebut. Wawancarai masyarakat secara berimbang. Mintai konfirmasi pihak yang namanya disebut. Konfirmasi kepada pemerintah setempat dan aparat penegak hukum.
Dengan begitu, pemberitaan akan menjadi lebih akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, berita bukan perlombaan siapa paling cepat membuat narasi, tetapi siapa yang paling mampu menghadirkan fakta yang benar kepada publik.
DEWAN PERS DIMINTA PERHATIKAN TRANSPARANSI MEDIA
Di sisi lain, menjadi perhatian pula mengenai identitas redaksi media yang menerbitkan pemberitaan tersebut.
Dalam standar perusahaan pers yang diatur Dewan Pers, perusahaan pers profesional antara lain harus mencantumkan nama media, alamat kantor media, penanggung jawab bidang redaksi, dan penanggung jawab bidang usaha.
Karena itu, apabila terdapat media yang tidak mencantumkan identitas dan struktur redaksi secara jelas, persoalan tersebut layak menjadi perhatian dan evaluasi.
Dewan Pers diminta melakukan pendataan, verifikasi, dan penertiban sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku terhadap media yang diduga tidak memenuhi standar perusahaan pers.
Masyarakat juga berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas sebuah produk jurnalistik.
Dewan Pers sendiri menyediakan mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang memiliki keberatan terkait karya atau kegiatan jurnalistik.
JANGAN JADIKAN ISU NARKOBA SEBAGAI KOMODITAS KLIK
Persoalan narkoba harus ditangani secara serius karena menyangkut keselamatan masyarakat dan penegakan hukum.
Namun, pemberitaan tentang narkoba juga tidak boleh berubah menjadi komoditas klik, perang narasi, atau penghakiman terhadap seseorang sebelum adanya fakta dan proses hukum yang jelas.
Kalau memang ada jaringan narkoba, masyarakat meminta APH bergerak.
Kalau ada informasi mengenai pengendali peredaran narkoba di Bandar Jawa, selidiki dan buktikan secara hukum.
Dan jika sebuah media mengangkat informasi tersebut, wartawannya juga harus berani turun ke lokasi untuk memastikan kebenarannya.
Jangan hanya membuat berita dari balik meja.
Jangan membangun opini tanpa fakta. Jangan membuat tuduhan tanpa verifikasi. Dan jangan menjadikan isu narkoba sebagai bahan untuk membentuk opini publik yang tidak bertanggung jawab.
Masyarakat Bandar Jawa membutuhkan fakta, keberanian investigasi, dan penegakan hukum — bukan sekadar narasi yang panas tetapi miskin verifikasi.
(Tim-Red)
Catatan redaksi:
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel ini, mereka dapat mengirimkan sanggahan atau koreksi kepada redaksi kami sesuai dengan Pasal 1 ayat (11) dan (12) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Artikel atau berita sanggahan dapat dikirim melalui email media






























