SIMALUNGUN | Polemik dugaan keterlibatan Maralo Simanjuntak, Pangulu Nagori Mariah Bandar, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, dalam aktivitas komunikasi publik salah satu tempat hiburan malam (THM) JW78 menuai sorotan tajam.
Persatuan Wartawan Simalungun (PWS) mendesak Bupati Simalungun dan Inspektorat Kabupaten Simalungun segera melakukan pemeriksaan terhadap dugaan rangkap peran tersebut.
Sorotan itu mencuat setelah persoalan dugaan Maralo berperan sebagai humas THM JW78 disebut dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Camat Bandar.
PWS menilai persoalan ini tidak pantas dibiarkan menjadi sekadar perbincangan masyarakat.
Pasalnya, apabila seorang Pangulu benar menjalankan fungsi atau peran kehumasan untuk sebuah usaha hiburan malam, publik berhak mendapatkan penjelasan: dalam kapasitas apa yang bersangkutan berbicara, atas nama siapa, dan apakah aktivitas tersebut memiliki kaitan dengan jabatannya sebagai Pangulu?
JANGAN SAMPAI JABATAN PEMERINTAHAN BERIRISAN DENGAN KEPENTINGAN PENGUSAHA
PWS menegaskan bahwa persoalan utamanya bukan sekadar siapa menjadi humas sebuah usaha.
Yang harus diperiksa adalah potensi konflik kepentingan apabila orang yang memegang jabatan pemerintahan nagori pada saat yang sama menjalankan peran yang berkaitan dengan kepentingan usaha tertentu.
“Bupati jangan hanya mendengar laporan. Inspektorat harus turun memeriksa. Jangan sampai masyarakat melihat seolah-olah ada pembiaran ketika seorang pejabat pemerintahan disebut menjalankan peran di lingkungan usaha hiburan malam,” tegas PWS.
Menurut PWS, pemeriksaan diperlukan bukan untuk menghakimi Maralo, melainkan untuk memastikan apakah benar terdapat rangkap peran dan apakah rangkap peran tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Jika tidak terbukti, PWS meminta pemerintah menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka sehingga persoalan tersebut tidak terus menjadi bola liar.
Namun apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran, PWS meminta pemerintah tidak ragu mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum dan administrasi pemerintahan.
PWS: JANGAN ADA STANDAR GANDA
PWS juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Simalungun agar tidak menerapkan standar berbeda terhadap pejabat pemerintahan di tingkat nagori.
“Kalau masyarakat biasa diminta menaati aturan, pejabat pemerintahan juga harus menjadi contoh dalam kepatuhan terhadap aturan.
Jangan ada kesan standar ganda,” tegas PWS.
PWS meminta Inspektorat memeriksa setidaknya tiga hal:
Apakah benar Maralo Simanjuntak menjalankan peran sebagai humas atau juru bicara THM JW78;
Dalam kapasitas apa Maralo berbicara dalam pertemuan di Kantor Camat Bandar;
Apakah terdapat potensi konflik kepentingan atau pelanggaran terhadap ketentuan jabatan Pangulu.
PWS juga meminta pihak yang disebut dalam pemberitaan diberikan kesempatan memberikan klarifikasi secara terbuka.
BUPATI DIMINTA SEGERA BERTINDAK
PWS menilai pemerintah daerah tidak boleh membiarkan isu yang menyangkut integritas pejabat pemerintahan berkembang tanpa pemeriksaan.
“Kami tidak meminta seseorang dihukum berdasarkan isu. Kami meminta pemerintah memeriksa. Jika benar, tindak sesuai aturan. Jika tidak benar, jelaskan kepada publik. Itu jauh lebih sehat daripada membiarkan masyarakat bertanya-tanya,” ujar PWS.
Menurut PWS, persoalan tersebut juga menjadi ujian bagi komitmen Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan nagori.
Karena itu, PWS mendesak Bupati Simalungun memerintahkan Inspektorat melakukan pemeriksaan secara objektif, independen, dan transparan terhadap dugaan rangkap peran tersebut.
PWS menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui apakah seorang Pangulu benar-benar menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan bebas dari potensi konflik kepentingan.
Bukan soal siapa yang kebal atau siapa yang kuat. Soalnya sederhana: jika ada dugaan pelanggaran, periksa. Jika terbukti, tindak. Jika tidak terbukti, bersihkan namanya.
PWS menunggu keberanian Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk membuka persoalan ini secara terang-benderang kepada masyarakat.
Jangan sampai jabatan pemerintahan kehilangan wibawa hanya karena pemerintah memilih diam.
(Tim-Red)






























