Rabu 05 Januari 2022
Kabarsimalungun.com. ATU BARA — Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara, Sumut, Rijali berharaf agar Pemerintahan desa harus lebih pro aktif dalam mendulang cuan pendapatan.
Pelatihan yang menghabiskan anggaran 700 juta lebih Dana DBH Desa diharapkan dapat menjadi titik tolak untuk menghasilkan pendapatan desanya.
Pernyataan itu disampaikannya kepada wartawan, menanggapi ihwal kegiatan sosialisasi pengelolaan pajak dan retribusi guna peningkatan pendapatan desa yang dilaksanakan pemerintahan desa di hotel Singapore Land, selama tiga hari, 27 – 30 Desember Tahun 2021 lalu.
Sejak pemerintahan desa mendapatkan sokongan anggaran DD dan ADD, hingga kini Rijali mengaku pemerintahan desa belum ada menghasilkan pendapatan didesa.
Apakah pendapatan itu dalam bentuk retribusi atau peraturan desa lainnya, setau dia belum ada desa yang mandiri.
“Ya, sejauh yang saya tahu, belum ada desa yang menghasilkan pendapatan. Apa itu retribusi, dan lain sebagainya, belum ada,” kata Rizali di RM 100 Kecamatan Air Putih, Rabu (05/01/2022).
Lebih lanjut, Rijali menjelaskan alokasi anggaran yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga selama ini, belum ada yang signifikan mendapat hasil untuk diberikan ke desa.
Meskipun demikian, ia tetap optimis, masih banyak potensi di wilayah desa yang dapat digali untuk menghasilkan pendapatan atau semacam retribusi yang bisa menghasilkan pendapatan desa.
“Saya pikir banyak potensi yang masih bisa digali, misalnya, penyertaan modal ke BUMDes 50 juta, kemudian BUMDes membuka tempat rekreasi, pemerintahan desa kan bisa buat retribusi atau aturan untuk dipungut dalam kaitan untuk Pendapatan desanya,” ujarnya menirukan.
Terakhir, dia memberikan saran kepada pemerintahan desa terkhusus para kepala desa untuk dapat berkreasi, berinovasi dalam mengelola wilayah administrasinya agar dapat menghasilkan pendapatan untuk meningkatkan hasil desa.
“Ya, selama ini, Dana DBH itu digunakan untuk siltap pemerintah desa, sosialisasi aparat desa, galau begitu terus kapan pemerintah desa bisa mandiri, agar tidak tergantung dari anggaran pemerintah saja,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas PMD Batu Bara Radiansyah mengaku belum ada Pemerintahan desa yang mendapat PADes, meski demikian, ia tetap optimis kedepan akan dapat menghasilkan pendapatan desa.
“Ya memang selama ini, setahu saya belum ada, nanti saya cek lagi lah, apakah sudah ada, atau belum,” kata Radiansyah belum lama ini.(Martua)
